Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2012

Foto ilustrasi: Penguatan Pondasi Pendidikan Dasar; sumber http://v-images2.antarafoto.com/gpr/1270008603/pendidikan-dasar-di-indonesia-03.jpg

Membaca berita yang diturunkan Voice of America pada tanggal 14 Desember 2011 yang bertajuk USAID Lanjutkan Bantuan bagi Pengembangan Pendidikan Dasar Indonesia membawa sebuah harapan untuk memajukan pendidikan dasar di Indonesia. Seperti diketahui bahwa salah satu Tujuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Makna mencerdaskan berarti “membuat jadi cerdas” segenap elemen masyarakat, bangsa dan negara, tanpa terkecuali sehingga pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan seluruhnya dapat tercapai.

Sorotan VOA mengenai lanjutan bantuan USAID bagi pengembangan pendidikan dasar di Indonesia bertujuan sebagai salah satu cara mencapai tujuan nasional seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar. Untuk itu, penguatan pendidikan dasar dibutuhkan karena pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas harus dimulai sejak dini. Pondasi pendidikan dasar di Indonesia harus diperkuat sehingga ke depan sumber daya manusia yang dihasilkan dapat berkompetisi dengan sumber daya manusia negara lain dalam arus persaingan yang semakin ketat.

Berbicara pada konteks Indonesia, salah satu tantangan yang perlu dipecahkan adalah akses terhadap pendidikan. Dengan biaya pendidikan yang semakin mahal, mengancam timbulnya angka putus sekolah pada anak-anak di tinggal pendidikan dasar. Biaya sekolah yang relatif mahal serta biaya-biaya lain berupa uang buku tulis, buku pelajaran atau seragam ditengarai sebagai penyebab tidak berdayanya para siswa mengikuti pendidikan sekolah formal. Hal tersebut dapat mempersulit anak-anak untuk mendapatkan dan melanjutkan akses pendidikan.

Tantangan lain yang perlu dipecahkan adalah mengenai standar pendidikan karena Indonesia yang memiliki keragaman wilayah, budaya serta nilai-nilai yang dianut. Hal ini memicu diskusi yang berkelanjutan tentang perlu atau tidak standarisasi pendidikan. Dengan kondisi tersebut, standarisasi pendidikan penting dilakukan, namun tetap mengakomodasi nilai-nilai kelokalan sehingga tidak mematikan budaya-budaya lokal daerah yang dianut.

Dua tantangan di atas terus menjadi bahan diskusi sebab output pendidikan dasar akan berpengaruh pada pendidikan menengah dan pendidikan tinggi serta bermuara pada mutu sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itulah, dengan semangat otonomi daerah,  program pertama DBE1 (Decentralized Basic Education) yang berakhir tepat pada 31 Desember 2011 dilakukan sebagai sebuah program penguatan pendidikan dasar di provinsi-provinsi di Indonesia. Dengan informasi bahwa program Decentralized Basic Education dilanjutkan, berarti masih banyak harapan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Konsekuensinya adalah perlu manajemen dan tata layanan yang terkoordinasi berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas berarti bahwa pendidikan harus dijalankan secara bertanggungjawab sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan tanpa ada penyelewengan, misal dalam hal anggaran. Manajemen dan koordinasi tersebut harus dilakukan secara terbuka, dapat diakses dan dipantau dengan mudah oleh publik dan stakeholder pendidikan.

Walaupun program Decentralized Basic Education masih terbatas di tujuh provinsi; Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan; yang meliputi lebih dari 1.000 SD dan 196 SMP di 50 kabupaten/kota, program ini diharapkan dapat meluas hingga ke seluruh provinsi di Indonesia. Berkat program ini, kepada sekolah mendapatkan pendampingan, bisa semakin memiliki kapabilitas dalam pengelolaan sekolah yang lebih baik. Dengan pengelolaan sekolah yang lebih baik dan tertata maka akan berpengaruh positif pada prestasi peserta didik.

Dengan demikian, penguatan kelembagaan pada pendidikan dasar perlu terus dilakukan. Bila pondasi pendidikan dasar sudah terbangun kuat, maka menjadi jalan untuk tercapainya Tujuan Nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk sampai ke tujuan tersebut, pengelolaan dan tata manajemen sekolah dengan menggunakan prinsip akuntabilitas sangat diperlukan agar masyarakat dan stakeholder pendidikan bisa turut berpartisipasi pada pembangunan pendidikan nasional Indonesia.

Pembangunan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, namun telah menjadi tanggung jawab segenap elemen masyarakat dalam kesatuan berbangsa dan bernegara. Masyarakat dapat berperan serta melalui pengawasan jalannya pendidikan demi terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang mampu berkompetisi di era globalisasi. Melalui prinsip akuntabilitas, pemerintah bersama masyarakat bisa saling bekerja sama untuk peningkatan kualitas pendidikan untuk kehidupan anak-anak bangsa yang lebih baik.

Tanggapan tulisan USAID Lanjutkan Bantuan bagi Pengembangan Pendidikan Dasar Indonesia yang dimuat pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 di website Voice of Amerika.

Read Full Post »

%d bloggers like this: